Review Jurnal “GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) SEBAGAI PRINSIP IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) Studi Kasus pada Community Development Center PT Telkom Malang) “   Leave a comment

  1. A.  PENDAHULUAN

Perkembangan usaha dewasa ini telah sampai pada tahap persaingan global dengan dinamika perubahan yang demikian cepat. Dalam situasi kompetisi global seperti ini, Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu keharusan dalam rangka membangun kondisi perusahaan yang tangguh dan berkelanjutan. Penerapan konsep GCG diharapkan dapat menjadi pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pihak yang berkepentingan. Pengaturan dan pengimplementasian good corporate governance memerlukan komitmen dari seluruh jajaran organisasi dari penetapan kebijakan dasar tata tertib yang harus dianut oleh top manajemen dan penerapan kode etik yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang ada didalamnya.

Prinsip GCG yang dianut oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan beberapa lembaga lain menempatkan prinsip tanggungjawab (responsibility) sebagai pilar tegaknya GCG. Salah satu implementasi prinsip responsibility diterapkan dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang disebut dengan Corporate Social Responsibility (CSR).

Corporate social responsibility (CSR) merupakan klaim agar perusahaan tak hanya beroperasi untuk kepentingan para pemegang saham, tapi juga untuk kesejahteraan pihak pemangku kepentingan dalam praktik bisnis, yaitu para pekerja, komunitas lokal, pemerintah, LSM, konsumen, dan lingkungan. Global Compact Initiative (2002) menyebut pemahaman ini dengan 3P (profit, people, planet), yaitu tujuan bisnis tidak hanya mencari laba (profit), tetapi juga menyejahterakan orang (people), dan menjamin keberlanjutan hidup planet ini. Dalam perkembangannya, terdapat terobosan baru mengenai gagasan CSR yang terkenal dengan sebutan The Triple Botton Line. Perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggungjawab yang berpijak pada singgle botton line, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi keuangan saja. Tanggungjawab perusahaan harus berpijak pada triple botton line, yaitu tidak hanya pada aspek keuangan saja melainkan juga pada sosial dan lingkungan. Kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (Eklington 2004).

Pelaksanaan CSR telah menjadi strategi jangka panjang manajemen perusahaan

dalam menciptakan nama baik perusahaan. Namun pada kenyataannya tidak semua perusahaan mampu melaksanakan CSR, karena CSR merupakan salah satu topik yang berkaitan dengan moral dan etika bisnis. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip GCG diharapkan dapat membantu mewujudkan praktek CSR, karena implementasi dari tanggungjawab sosial perusahaan tidaklah terlepas dari penerapan GCG di dalam perusahaan tersebut yang akan mendorong manajemen untuk mengelola perusahaan secara benar termasuk mengimplementasikan tanggungjawab sosialnya.

Tujuan penelitian ini adalah,

(1). Untuk menjelaskan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dalam perusahaan dan penerapannya pada praktik CSR.

(2). Untuk menjelaskan prinsip-prinsip dan dasar hukum CSR yang diterapkan dalam praktik.

(3). Untuk menjelaskan program-program CSR yang dilaksanakan oleh PT. TELKOM. Kontribusi dalam penelitian ini sebagai kajian bagi perusahaan untuk mengetahui prinsip-prinsip GCG, sehingga bisa diimplementasikan ke dalam praktikpraktik terbaik CSR dalam perusahaan BUMN. Sehingga kedepannya TELKOM bisa menerapkan prinsip GCG lebih baik lagi.

 

  1. METODE PENELITIAN
    1. Populasi dan Sample Penelitian

Populasi dari penelitian ini adalah divisi Community Development Center (CDC) pada PT. TELKOM Malang yang bertugas sebagai pelaksana corporate social responsibility (CSR).        

  1. Teknik Pengumpulan Data

 (1) Observasi Langsung, Observasi merupakan teknik atau pendekatan dalam mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung obyek datanya. Pendekatan ini baik untuk mengamati suatu proses , kondisi, kejadian-kejadian atau perilaku manusia (Jogiyanto, 2007).

(2) Wawancara, Wawancara adalah proses komunikasi dua arah untuk mendapatka data dari responden. Wawancara  dapat berupa wawancara personal, wawancara intersep dan wawancara telepon (Jogiyanto, 2007).

(3) Dokumentasi, Informasi diperoleh melalui fakta yang tersimpan di dalam perusahaan yang biasanya berbentuk arsip, peraturan direksi dan sebagainya. Hasil dokumen tersebut harus diolah oleh peneliti agar menjadi berguna dan dapat menjadi informasi penting mengenai gambaran perusahaan.

  1. Teknik Analisis Data

Deskriptif analitis adalah metode analisis yang menggambarkan suatu keadaan secara objektif, sehingga memperoleh penyelesaian dari suatu masalah yang dihadapi oleh perusahaan (Eni 2009).

 

  1. HASIL

Penjelasan prinsip pertama yaitu transparansi. Bukti dari implementasi prinsip GCG yaitu transparansi bisa dilihat pada laporan tahunan PKBL TELKOM tahun 2011 dan Laporan Keberlanjutan TELKOM yang menjelaskan tentang kebijakan akuntans dan melaporkan semua biaya sosial sebagai penerapan program CSR perusahaan. Lapaoran tersebut secara resmi bisa diakses oleh semua pihak yang berkepentingan pada laporan keuangan tersebut.

Prinsip yang kedua yaitu Akuntabilitas. Dalam implementasi prinsip Akuntabilitas ini, TELKOM menentukan tugas dan tanggungjawab setiap lini perusahaan secara jelas dalam bagan organisasi pada gambar.1 di bawah. Bagan struktur organisasi tersebut Sejalan dengan pelaksanaan visi, misi maupun inisiatif strategis TELKOM dalam rangka perwujudan transformasi bisnis Perusahaan sebagai penyedia layanan TIME.

Prinsip yang ketiga yaitu prinsip Responsibilitas. Implementasi atas prinsip Responsibilitas. PT TELKOM dalam melaksanakan program CSR-nya berpedoman pada peraturan-peraturan yang ada, seperti Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI No PER-5/MBU/2007 tangal 27 april 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, serta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia. Pada keputusan RUPS bisa dilihat pada agenda 3 no.4 poin a dan b yang menjelaskan tentang anggaran PKBL. Dalam keputusan RUPS tersebut ditentukan besaran dana untuk program PKBL yang masing-masing sebesar Rp115.369.993.906 (seratus lima belas miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam Rupiah).

Prinsip yang selanjutnya yaitu Fairness. Wujud implementasi TELKOM atas prinsip Fairness ini, perusahaan memperlakukan semua karyawan pada TELKOM dengan asas kewajaran dan kesetaraan, tidak membeda-bedakan antara karyawan laki-laki dan perempuan dalam hal posisi ataupun jabatan penting dalam perusahaan. TELKOM tidak membedakan gender dalam hal posisi atau jabatan penting dalam perusahaan. Semua mempunyai kesempatan yang sama dalam mendapatkan posisi yang diinginkan sesua porsi dan kemampuan karyawan.

Prinsip yang terakhir yaitu Independensi. Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa TELKOM dalam setiap melaksanakan setiap kegiatannya selalu berdasarkan pada peraturan pemerintah ataupun internal perusahaan itu sendiri yaitu seperti keputusan RUPS TELKOM. Implementasi prinsip Independensi pada perusahaan juga dibuktikan dengan tidak diperbolehkannya hubungan keluarga dalam satu jajaran atau posisiposisi tertentu dalam perusahaan, sehingga hal tersebut bisa mengurangi kecurangan atau moral hazard dalam melaksanakan setiap program dalam TELKOM.

 

GCG Sebagia Pilar CSR

TELKOM percaya bahwa implementasi program CSR, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan sangat mempengaruhi keberlanjutan usaha TELKOM. Pada bagian ini akan dibahas prinsip transparansi dan responsibilitas.

 

Transparansi

Dalam pedoman KNKG, Transparansi artinya, perusahaan harus mampu menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundangundangan, tetapi juga hal penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam implementasinya, prinsip Transparansi dalam perusahaan telah terimplementasikan dengan baik,

 

Peneliti memahami pengertian dari KNKG dengan mengelompokkan menjadi 2 bagian. Bagian pertama yaitu, “perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan”, dan yang kedua yaitu, “dengan cara yang mudah diakses dan dipahami”. Untuk pengertian yang pertama, TELKOM telah menyediakan informasi yang material dan relevan dengan semua kegiatan yang dilakukan oleh PT TELKOM. Informasi tersebut bisa dilihat pada laporan keberlanjutan dan laporan PKBL PT TELKOM dan web resmi TELKOM di http://www.telkom.co.id. Pengertian yang kedua, TELKOM telah menyediakan informasi tersebut dan mempublikasikannya melalui media cetak yaitu Laporan Keberlanjutan dan Laporan PKBL Telkom, serta media elektronik yaitu melalui web resmi di www.telkom.co.id.

 

Responsibilitas

Berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh KNKG, responsibilitas berarti perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang. Prinsip Responsibilitas ini akan menjadi  pedoman bagi TELKOM dalam pelaksanaan program CSR-nya. Dengan adanya pedoman tersebut akan sangat membantu bagi perusahaan terhadap semua kegiatankegiatan yang dilaksanakan terutama dalam menjalankan program CSR perusahaan. PT. TELKOM dalam melaksanakan program CSR-nya berdoman pada peraturan-peraturan yang ada, sperti Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI No PER-5/MBU/2007 tangal 27 april 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, serta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia tanggal tanggal 19 Mei 2011. RUPS tersebut menjelaskan bahwa penetapan besaran dana Program Kemitraan untuk tahun 2011, adalah sebesar 1% dari laba bersih Perseroan tahun buku 2010 atau sebesar Rp115.369.993.906. seperti yang telah dijelaskan pada gambar.2. RUPS telah menetapkan besaran alokasi dana Program Bina Lingkungan untuk tahun buku 2011 sebesar 1% atau sebesar Rp115.369.993.906 dari laba bersih Perseroan tahun buku 2010.

Penjelasan di atas dijadikan dasar bagi peneliti bahwa, dalam melaksanakan setiap kegiatannya terutama menjalankan program CSR, TELKOM telah berpedoman dan mematuhi peraturan-peraturan yang ada, baik itu peraturan dari pemerintah sebagai regulator ataupun peraturan dari internal perusahaan seperti RUPS TELKOM, dan TELKOM telah menjalankan prinsip GCG yaitu responsibilitas dengan baik.

Program CSR PT. TELKOM

Implementasinya CSR PT. TELKOM adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang merupakan wujud kepedulian PT. TELKOM disekitar wilayah operasionalnya.

 

Program Kemitraan

Program kemitraan diimplementasikan dalam bentuk pinjaman dan pendidikan/pelatihan serta pendampingan usaha untuk meningkatkan produktivitas usaha kecil. Dalam program kemitraan ini, para pengusaha kecil disejajarkan sebagai mitra binaan PT. TELKOM. Pada laporan tahunan Usaha Mikro Kecil (UMK) tahun 2011 halaman vi sampai xxxi dijelaskan bahwa, melalui program kemitraan PT TELKOM, mitra binaan dipersiapkan untuk dapat membuat pembukuan dasar, manajemen sederhana, melakukan promosi dan pengemasan produk hasil produksinya. Pendidikan pada tahap selanjutnya diberikan untuk meningkatkan kemampuan produksi dan pemasaran produk mitra binaan PT. TELKOM. Dalam memperluas pemasaran produk, PT. TELKOM mengikutsertakan mitra binaan PT. TELKOM dalam berbagai pameran baik untuk skala lokal, nasional maupun internasional. Selain itu juga pemasarannya dibantu melalui media promosi dalam bentuk pemasangan profil mitra binaan di media massa, maupun internet. Total pinjaman yang di kucurkan pada tahun 2010 mencapai Rp 283.773.115.000,- dengan total 9.918 Mitra Binaan. Hal ini merupakan perkembangan yang sangat pesat dari pada tahun-tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2009 PT. TELKOM menyalurkan sebesar Rp 153.654.200.000,- dengan jumlah 3.548 Mitra Binaan, sehingga terdapat kenaikan 105% dibandingkan tahun sebelumnya.

 

Program Bina Lingkungan

Dalam laporan tahunan PKBL TELKOM dijelaskan bahwa, kegiatan program bina lingkungan (BL) PT.TELKOM secara umum mencakup enam bidang yaitu:

(1) Pendidikan (Education), adalah kegiatan yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan baik skill, knowledge dan atitude bagi Stakeholder (masyarakat dan keluarga besar TELKOM Group).

(2) Kesehatan (Health), adalah kegiatan yang bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan Stakeholder (masyarakat dan keluarga besar TELKOM Group).

(3) Kebudayaan dan Keadaban (Culture of Civility), adalah kegiatan kepedulian untuk melestarikan dan membina budaya, seni, olahraga, agama, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya dalam upaya mendukung perusahaan mengimplementasikan nilai-nilai Good Corporate Citizenship.

 (4) Layanan Umum (Public Service Obligation) , adalah kegiatan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang sarana dan prasarana telekomunikasi.

(5) Lingkungan (Environment), adalah kepedulian untuk meningkatkan kualitas lingkungan internal maupun eksternal perusahaan agar terjadi hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan lingkungannya.

(6) Bantuan Kemanusiaan dan Bencana Alam (Disaster and Rescue), adalah kegiatan untuk memberikan bantuan didalam penanggulangan bencana alam dan bencana kemanusiaan. TELMOM secara terperinci menjelaskan kegiatanprogram bina lingkungan dalam laporan tahunan yang telah dilaksanakan pada satu periode. Hal tersebut menunjukkan bahwa TELKOM telah melaksanakan program bina lingkungan seperti yang telah dipaparkan oleh TELKOM.

 

  1. PENDAPAT / SARAN
    1. Pada penelitian selanjutnya tidak hanya fokus pada GCG sebagai prinsip implementasi CSR, melainkan ada indikator lain agar penelitian semakin luas.
    2. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan metode kuantitatif sehingga hasil yang diharapkan dapat digeneralisasi
    3. Waktu penelitian menggunakan waktu yang panjang agar hasil yang didapat lebih maksimal.

 

SUMBER

Rakhmat, Agung. GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) SEBAGAI PRINSIP IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) (Studi Kasus pada Community Development Center PT Telkom Malang). Skripsi Universitas Brawijaya Malang

Posted November 28, 2013 by karimahpatryani in Uncategorized

Review Jurnal Ekonomi Koperasi   Leave a comment

Judul : PERINGKAT PROPINSI DALAM MEMBANGUN EKONOMI KOPERASI ANALISIS BERDASARKAN INDEKS PEKR

Penulis : Johnny W. Situmorang
Sumber : http://www.smecda.com/kajian/files/Jurnal_3_2008/04_Johnny_W.pdf
ABSTRAK
Cooperative Economic development is an integral part of national economic development. The higher capacity of the region in national economy, it should be reflected on the higher regional cooperative economy. In the era of regional outonomy, cooperative developmet constitutes one of the main authorities of the head of the regions. In compliance with the environmental and climate changes, every province will spur to developing cooperative economy to materalizing people’s economy. One of the encouragements to enhance inter regional competition is by identifying the position of the province nationally. By using regional cooperative economic performance/PEKR index, then the provincial rank in could be identified. The result of the analysis shows a good performance of one province is not always indicated by the high regional economy capacity in the national economy. In, 2006 the highest rank was achieved by the Province of Gorontalo, although this province having low regional economic capacity, but it was able to create very high cooperative economy
I.PENDAHULUAN
Pasca krisis ekonomi Indonesia telah memasuki usia satu dekade. Kemajuan perekonomian Indonesia secara mendasar masih belum signifikan, meskipun stabilitas ekonomi makro telah pulih, khususnya dari indikator nilai tukar rupiah yang stabil, inflasi yang terkendali, dan neraca perdagangan luar negeri yang positif, yang didukung oleh stabilitas politik. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi membutuhkan dukungan investasi yang tinggi pula baik dari investasi langsung nasional maupun asing (FDI). Dunia usaha, khususnya lembaga koperasi, belum menjadi andalan dalam menggerakkan sumberdaya domestik. Itu sebabnya, pengangguran dan kemiskinan masih menjadi persoalan pokok pembangunan ekonomi yang tidak hanya di perdesaan juga sudah menggapai perkotaan.
            Persoalan mendasar yang menjadi penentu kemampuan menarik investasi ke Indonesia adalah iklim investasi dan bisnis yang tidak kondusif. Dari berbagai survey nasional dan internasional menyangkut bisnis dan ekonomi, Indonesia selalu berada pada posisi yang rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Artinya, Indonesia belum menjadi negara tujuan investasi. Kalaupun ada aliran investasi ke Indonesia belum menyentuh bidang usaha yang menjadi andalan perekonomian dan masih terlihat dunia usaha lebih menyukai pusat operasinya di regional (daerah) tertentu saja, khususnya di Pulau Jawa dan Pulau Bali.
            Pembangunan koperasi adalah salah satu strategi setiap kepala daerah dalam pembangunan ekonomi. Karena koperasi telah dikenal luas selama ini sebagai lembaga yang dianggap mampu mewadahi masyarakat mencapai cita-cita untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat berdasarkan kultur kerjasama. Secara ideal, koperasi tidak hanya sebagai badan usaha rakyat tapi juga sebagai lembaga yang dianggap mampu mengejawantahkan peran konstitusi (pasal 33 UUD 1945) dalam konteks ekonomikerakyatan.
II. METODE ANALISIS
Berbagai metode dapat dikembangkan untuk menjawab masalah yang dikemukakan di atas. Selama ini, persoalan menyangkut peran koperasi lebih sering dikumandangkan berdasarkan analisis historikal yang normatif. Tulisan ini mencoba menampilkan analisis yang lebih positif dengan menggunakan fakta empirik menyangkut posisi ekonomi koperasi dikaitkan dengan kemampuan ekonomi regional dimana koperasi itu berada. Pendekatan relatifitas menjadi dasar dalam analisis ini. Untuk mengetahui performa propinsi dalam pengembangan ekonomi koperasi digunakan metode indeks, berdasarkan Indeks Performa Ekonomi Koperasi Regional (IPEKR) dari sisi regional atau propinsi atau kawasan Indonesia (selanjutnya disebut regional) atau Regional Cooperative Economic Performance Index (RCEPI)
Pendekatan analisis berdasarkan IPEKR atau indeks RCEP tersebut dirumuskan dalam beberapa persamaan berikut ini. Ukuran ekonomi koperasi regional/propinsi (UEKR) atau disebut juga sebagai regional cooperative economic size (RCES) adalah sebagai berikut:
UEKR =   VUKN          
                 VUKR
Dimana VUKR = volume usaha koperasi regional/propinsi (Rp triliun) dan VUKN = volume usaha koperasi nasional (Rp triliun).
Ukuran ekonomi regional/propinsi (UER) atau disebut juga sebagai regional economic size (RES) dirumuskan sebagai berikut:
UER =  PDRB
              PDB
Dimana PDRB = produk domestik regional bruto dari propinsi dan PDB = produkdomestik bruto Indonesia.
IPEKR atau RCEPI dapat dirumuskan sebagai rasio antara UEKR dengan UER,
yakni:
IPEKR = UEKR
                UER
Dimana UEKR = ukuran ekonomi koperasi regional dan UER = ukuran ekonomi regional
Metode ini cukup baik untuk menjelaskan rating dan peringkat regional/propinsi
dalam pengembangan ekonomi atau bisnis koperasi
III.HASIL ANALISIS
3.1. Rating dan Peringkat Propinsi
            Sebagaimana terlihat dalam metode analisis, IPEK merupakan ukuranrating propinsi dalam performa ekonomi koperasi. Pada tahun 2006, sebaran rating propinsi sangat beragam. Rating tertinggi adalah mencapai 5.6086 dan terendah 0.1224. Rating 5.6086 menunjukkan bahwa performa ekonomi koperasi regional mencapai 5.61 kali lebih tinggi daripada kemampuan ekonomi regionalnya. Dengan kata lain, setiap 1% pangsa ekonomi regional terhadap nasional akan menciptakan 5.61% ekonomi koperasi regional. Rating 0.1224 berarti setiap 1% pangsa ekonomi regional hanya menciptakan 0.1224% ekonomi koperasi atau 87.76% di bawah kapasitas ekonomi regionalnya.
            Hasil dari analisis ini memperlihatkan suatu hal yang tidak disangka sebelumnya secara radikal. Justru rating tertinggi dicapai oleh Propinsi Gorontalo (5.6086) dan terrendah Propinsi Kepulauan Riau (0.1224). Rating tinggi dicapai oleh 12 propinsi, yakni Gorontalo, Bali (3.5734), Jawa Timur (2.3627), Maluku (2.3113), DI Yogyakarta (1.7472), Jawa Tengah (1.6723), NTB (1.3200), Sumatera Selatan (1.2468), Sulawesi Utara (1.1426), Sulawesi Selatan (1.0870), Lampung (1.0632), dan Sulawesi Tenggara (10239). Dengan rating tersebut, maka secara berurutan peringkat-1 diduduki oleh Propinsi Gorontalo, dan seterusnya sesuai dengan rating di atas. Hal yang mengejutkan lagi adalah propinsi yang selama ini diketahui selalu menunjukkan jumlah koperasi yang banyak ternyata tidak selamanya mampu menduduki posisi tertinggi dalam mengembangkan ekonomi koperasi. Hal ini terlihat misalnya Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Riau. Bahkan posisi DKI Jakarta terpuruk pada urutan ke-
21.
3.2. Ukuran Ekonomi Regional
            Sejauhmana kemampuan ekonomi relatif regional/propinsi terhadapnasional merupakan ukuran ekonomi regional atau kapasitas dari propinsi tersebut dalam bidang ekonomi. Kapasitas itu diukur berdasarkan PDRB dan PDB yang biasa digunakan untuk mengukur perekonomian.
            Memperhatikan kapasitas regional, semestinya propinsi yang memiliki kapasitas tinggi dalam perekonomian akan menunjukkan performa ekonomi koperasi yang juga harus tinggi. Namur kenyataannya berbeda, hal tersebut sangat tergantung pada strategi dan upaya propinsi menggerakkan sumberdaya ekonomi koperasi di wilayahnya. Kalau propinsi tersebut mampu menggerakkan sumberdaya koperasi melebihi UER-nya maka propinsi tersebut dinyatakan bekerja secara penuh memanfaatkan kapasitas ekonomi regionalnya. Sebaliknya, kalau propinsi tersebut tidak sanggup menggerakkan sumberdayanya maka performa ekonomi koperasi regional akan rendah. Artinya, propinsi tidak mampu menggunakan kapasitas ekonominya dengan baik untuk memajukan koperasi sebagai wujud ekonomi rakyat.
3.3. Ukuran Ekonomi Koperasi Regional
            Gambaran mengenai kemampuan propinsi mengembangkan ekonomi koperasi terlihat dari ukuran ekonomi koperasi regional (UEKR). Dimensi ini menunjukkan sejauhmana propinsi memberikan kontribusi terhadap ekonomi koperasi secara nasional. Indikator ini juga mencerminkan kapasitas propinsi dalamekonomi koperasi.
            Kapasitas ekonomi regional, yakni propinsi, pulau, dan kawasan, berdasarkan UER dan UEKR yang tinggi ternyata belum menjamin tingginya peringkat propinsi itu dalam performa ekonomi koperasi. IPEKR beberapa propinsi yang memiliki kapasitas tinggi baik ekonomi regional maupun ekonomi koperasi, hanya Jawa Timur dan Jawa Tengah yang masuk dalam kategori performa baik. Sedangkan Jawa Barat, Sumatera Utara, dan DKI Jakarta tidak termasuk sebagai propinsi yang performanya baik.
IV. Penutup
Dari uraian di atas dapat dinyatakan model analisis PEKR (Performa Ekonomi Koperasi Regional) dapat menjelaskan dengan baik posisi propinsi dalam perekonomian koperasi. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa peringkat tertinggi propinsi tidak selalu mencerminkan ukuran ekonomi regional yang tinggi secara nasional. Justru beberapa propinsi yang kapasitas ekonomi regionalnya rendah terhadap nasional menempati posisi yang tinggi ditinjau dari performanya. Penyebabnya terkait pada strategi mobilisasi kekuatan ekonomi yang tidak fokus pada koperasi.
Untuk itu, sudah saatnya bagi kepala daerah yang peringkatnya rendah tapi kapasitas ekonominya tinggi meninjau kembali rencana strategi pembangunan daerah dan implementasi rencana tersebut agar tetap memberikan bobot yang tinggi pada koperasi. Hal ini dimungkinkan karena otonomi daerah memberikan keleluasaan kepala daera untuk mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan spesifik lokal daerahnya. Peringkat rendah propinsi dalam pengembangan koperasi seyogianya menjadi pemicu peningkatan persaingan antar daerah agar ekonomi koperasi semakin meningkat
DAFTAR PUSTAKA
_____________, (2005). World Investment Report. Website UNCTAD. Swiss.
_____________, (2008). Statistik Indonesia 2008. Website BPS. Jakarta.
_____________, (2008). Statistik Bank Indonesia. Websit BI. Jakarta
Situmorang, Johnny W., (2006). Pemeringkatan Koperasi Berdasarkan Membership Dignity
Performance Index. Studi Kasus Koperasi di Kabupaten Bandung. Bahan Diskusi Isyusyu Strategis, Kedeputian Pengkajian KUKM, Kementerian KUKM. Jakarta, Kamis 12
Oktober. Jakarta.
Situmorang, Johnny W, Pariaman Sinaga, dan Rinie Sriyanti, (2006). Prototipe Model
Pemeringkatan Koperasi Berdasarkan Cooperative Membership Dignity Index. Studi
Kasus Koperasi di Kabupaten Bandung. Majalah Infokop, Deputi Bidang Pengkajian
Sumberdaya UKMK, Kementerian Negara KUKM, Desember 2006. Jakarta13
Situmorang, Johnny W., (2007). Sektor Industri Manufaktur Pilihan Investasi PMDN dan
PMA, Tahun 2001-2006. Communication Paper, CBES. Jakarta, Pebruari.
__________________, (2007). Performa Regional Menarik Investasi PMDN dan PMA, Tahun
2001-2006. CBES-Communication Paper, Maret.
__________________, (2007). Kalimantan Tengah Peringkat Pertama Menarik PMDN.
Feature Website KB. Antara. Mei 2007.
__________________, (2007). Pilihan Investasi PMDN Sektor Industri Manufaktur Dan PMA,
Tahun 2001-2006. CBES-Communication Paper, Maret 2007.
__________________, (2007). Banten Peringkat Pertama Menarik PMA. CBESCommunication Paper, Mei 2007.
Situmorang, Johnny W, dkk., (2007). Studi Pengembangan Model Pemeringkatan Koperasi.
Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UMKM, Kementerian Negara KUKM. Jakarta



Nama Kelompok :
ANGGRAINI DESTI WULANDARI (20210848) 
KARIMAH PATRYANI (23210835)

MAY PUSPITA SARI (29210044)
NUR FADHILLAH (25210123)
RAHMI ISMAYANI (25210588)

Posted November 7, 2011 by karimahpatryani in Uncategorized

JURNAL EKONOMI KOPERASI (PERKEMBANGAN EKONOMI DI INDONESIA)   Leave a comment

JURNAL EKONOMI KOPERASI (PERKEMBANGAN EKONOMI DI INDONESIA)
BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Sejarah kelahiran dan berkembangnya koperasi di negara maju (barat) dan negara berkembang memang sangat diametral. Di barat koperasi lahir sebagai gerakan untuk melawan ketidakadilan pasar, oleh karena itu tumbuh dan berkembang dalam suasana persaingan pasar. Pengalaman di tanah air kita lebih unik karena koperasi yang pernah lahir dan telah tumbuh secara alami di jaman penjajahan, kemudian setelah kemerdekaan diperbaharui dan diberikan kedudukan yang sangat tinggi dalam penjelasan undang-undang dasar. Dan atas dasar itulah kemudian melahirkan berbagai penafsiran bagaimana harus mengembangkan koperasi.
Koperasi yang didirikan pertama kali yaitu koperasi perkreditan yang bertujuan untuk membantu rakyatnya yang terjerat hutang dengan rentenir. Dengan adanya koperasi diharapkan akan dapat meringankan beban rakyat terhadap hutang yang lebih menyengsarakan rakyat akibat bunga yang terlalu tinggi.

1.2Rumusan Masalah
Koperasi yang didirikan pertama kali yaitu koperasi perkreditan yang bertujuan untuk membantu rakyatnya yang terjerat hutang dengan rentenir. Dengan adanya koperasi diharapkan akan dapat meringankan beban rakyat terhadap hutang yang lebih menyengsarakan rakyat akibat bunga yang terlalu tinggi. Namun dalam pelaksanaannya selalu saja mengalami hambatan, sehingga koperasi tidak dapat berkembang.
BAB I I

PEMBAHASAN
1.1Keadaan Perekonomian Indonesia Pada Masa Ekonomi Liberal
Sistem ekonomi liberal mulai dilaksanakan di Hindia Belanda (nama Indonesia ketika masih dijajah Belanda) setelah pemerintah kolonial Belanda menghentikan pelaksanaan “Cultuur Stelseel (sistem tanam paksa). Sejak saat ini para penanam modal/usahawan Belanda berlomba menginvestasikan dananya ke Hindia Belanda. Bangsa Belanda melakukan praktik penindasan, pemerasan dan pemerkosaan hak tanpa prikemanusiaan makin berlangsung ganas, sehingga kemudian kehidupan sebagian besar rakyat di bawah batas kelayakan hidup.
Dalam keadaan hidup demikian, pihak kolonial terus-menerus mengintimidasi penduduk pribumi sehingga kondisi sebagian besar rakyat sangat memprihatinkan. Di samping itu para rentenir, pengijon dan lintah darat turut pula memperkeruh suasana. Mereka berlomba mencari keuntungan yang besar dan para petani yang sedang menghadapi kesulitan hidup, sehingga tidak jarang terpaksa
melepaskan tanah miliknya sehubungan dengan ketidakmampuan mereka mengembalikan hutang-hutangnya yang membengkak akibat sistem bunga berbunga yang diterapkan pengijon.

1.2Timbulnya Cita -Cita Pembentukan Koperasi di Indonesia
Penindasan yang terus menerus terhadap rakyat Indonesia berlangsung cukup lama menjadikan kondisi umum rakyat parah. Namun demikian masih beruntung semangat bergotong royong masih tetap tumbuh dan bahkan berkembang makin pesat. Di samping itu kesadaran beragama juga semakin tinggi. Pada saat itulah mulai tumbuh keinginan untuk melepaskan dari keadaan yang selama ini mengungkung mereka. Pemerintah Hindia Belanda tak segan- segan menyiksa mereka baik fisik maupun mental. Sementara itu para pengijon dan lintah darat memanfatkan kesempatan dan keadaan mereka sehingga makin banyak yang terjepit hutang yang mencekik leher. Dari keadaan itulah timbul keinginan untuk membebaskan kesengsaraan rakyat dengan membentuk koperasi.
Koperasi diperkenalkan di Indonesia oleh R. Aria Wiriatmadja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1896. Dia mendirikan koperasi kredit dengan tujuan membantu rakyatnya yang terjerat hutang dengan rentenir. Koperasi tersebut lalu berkembang pesat dan akhirnya ditiru oleh Boedi Oetomo dan SDI.
Adanya Politik Etis Belanda membuktikan adanya beberapa orang Belanda yang turut memikirkan nasib penderitaan/kesengsaraan rakyat Indonesia seperti halnya berkaitan dengan koperasi tanah air kita yaitu E. Sieburgh dan De Wolf van Westerrede. Kedua nama tersebut banyak kaitannya dengan perintisan koperasi yang pertama-tama di tanah air kita, yaitu di Purwokerto.

1.3 Terwujudnya Pendirian Koperasi
Sementara itu pergerakan nasional untuk mengusir penjajah tumbuh di mana-mana. Kaum pergerakan pun dalam memperjuangkan mereka memanfaatkan sektor perkoperasian ini. Titik awal perkembangan perkoperasian di bumi Nusantara ini bertepatan dengan berdirinya perkumpulan “Budi Utomo” pada tahun 1908.
Pergerakan kebangsaan yang dipimpin oleh Sutomo dan Gunawan Mangunkusumo inilah yang menjadi pelopor dalam industri kecil dan kerajinan melalui keputusan Kongres Budi Oetomo di Yogyakarta kala itu ditetapkan, bahwa:
•Memperbaiki dan meningkatkan kecerdasan rakyat melalui bidang
pendidikan.
•Memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui koperasi
Sebagai wujud pelaksanaan keputusan kongres tersebut, maka dibentuldah koperasi konsumsi dengan nama “Toko Adil”. Sejak saat inilah arus gerakan koperasi internasional mulai masuk mempengaruhi gerakan koperasi Indonesia, yaitu terutama melalui penggunaan sendi-sendi dasar atau prinsip-prinsip Rochdale itu.
Sendi-sendi dasar demokrasi serta dimensi kesamaan hak mulai dikenal dan diterapkan. Dan pada tahun 1912, sendi dasar ini juga yang dipakai oleh organisasi Serikat Islam.
1.4Campur Tangan Belanda Dalam P erkembangan Koperasi Indonesia
Pemerintah Hindia Belanda bersikap tak acuh dan apatis terhadap gejala yang tumbuh di dalam kehidupan beroganisasi di kalangan penduduk pribumi saat itu. Baru pada tahun 1915 disadari bahaya laten dan sendi-sendi dasar demokrasi yang dianut pergerakan-pergerakan rakyat itu. Pemerintah kolonial lalu mengeluarkan peraturan yang pertama kali mengatur cara kerja koperasi, yang sifatnya lebih membatasi ruang gerak perkoperasian. Karena Belanda khawatir koperasi akan dijadikan tempat pusat perlawanan, mengeluarkan UU no. 431 tahun 19 yang isinya yaitu :
-Harus membayar minimal 50 gulden untuk mendirikan koperasi
-Sistem usaha harus menyerupai sistem di Eropa
-Harus mendapat persetujuan dari Gubernur Jendral
-Proposal pengajuan harus berbahasa Belanda
Hal ini menyebabkan koperasi yang ada saat itu berjatuhan karena tidak mendapatkan izin Koperasi dari Belanda. Namun setelah para tokoh Indonesia mengajukan protes, Belanda akhirnya mengeluarkan UU no. 91 pada tahun
1927, yang isinya lebih ringan dari UU no. 431 seperti :
- Hanya membayar 3 gulden untuk materai
- Bisa menggunakan bahasa derah
- Hukum dagang sesuai daerah masing-masing
- Perizinan bisa di daerah setempat
Koperasi menjamur kembali hingga pada tahun 1933 keluar UU yang mirip UU no. 431 sehingga mematikan usaha koperasi untuk yang kedua kalinya. Adanya peraturan yang baru ini membuat pergerakan perkoperasian nasional mengalami kesulitan untuk berkembang. Kesulitan pelaksanaan koperasi tidak saja dialami oleh Budi Oetomo, melainkan juga dialami oleh pergerakan- pergerakan lainnya, seperti Serikat Dagang Islam (SDI) yang dilahirkan pada tahun 1911 silam dipimpin oleh H. Samanhudi.

1.5Koperasi Indonesia Pada Masa P endudukan Jepang
Pada tahun 1942 Jepang menduduki Indonesia. Pada masa Jepang berkuasa di Indonesia koperasi tidak mengalami perkembangan tetapi justru mengalami kehancuran. Jepang lalu mendirikan ”Kumiai”, yaitu koperasi model Jepang.

PENUTUP
Tugas Kumiai mula-mula menyalurkan barang-barang kebutuhan rakyat
yang pada waktu itu sudah mulai sulit kehidupannya. Politik tersebut sangat menarik perhatian rakyat sehingga dengan serentak di Indonesia dapat didirikan Kumiai sampai ke desa-desa. Awalnya koperasi ini berjalan mulus. Namun fungsinya berubah drastis dan menjadi alat jepang untuk mengeruk keuntungan, dan menyengsarakan rakyat.Jelaslah bahwa Kumiai sangat merugikan perekonomian rakyat, sehingga kepercayaan rakyat terhadap koperasi hilang. Hal ini merupakan kerugian moral untuk pertumbuhan koperasi selanjutnya.

KESIMPULAN
Sejarah kelahiran dan berkembangnya koperasi di negara maju (barat) dan negara berkembang memang sangat diametral. Di barat koperasi lahir sebagai gerakan untuk melawan ketidakadilan pasar, oleh karena itu tumbuh dan berkembang dalam suasana persaingan pasar. Dan atas dasar itulah kemudian melahirkan berbagai penafsiran bagaimana harus mengembangkan koperasi.
Koperasi yang didirikan pertama kali yaitu koperasi perkreditan yang bertujuan untuk membantu rakyatnya yang terjerat hutang dengan rentenir. Dengan adanya koperasi diharapkan akan dapat meringankan beban rakyat terhadap hutang yang lebih menyengsarakan rakyat akibat bunga yang terlalu tinggi.

sumber : http://d3d3v1a.wordpress.com/2010/10/14/jurnal-ekonomi-koperasi-perkembangan-ekonomi-di-indonesia/

Nama Kelompok :

ANGGRAINI DESTI WULANDARI (20210848)

KARIMAH PATRYANI (23210835)

MAY PUSPITA SARI (29210044)

NUR FADHILLAH (25210123)

RAHMI ISMAYAN (25210588)

Posted November 7, 2011 by karimahpatryani in Uncategorized

Perkembangan perekonomian masa depan.   Leave a comment

Ekonomi kami koalisi Masa Depan adalah berbasis, seluruh negara bagian-koalisi yang luas dari organisasi dan individu berkomitmen untuk mempromosikan peluang, pemulihan ekonomi, dan kesejahteraan masa depan melalui anggaran bertanggung jawab.

Diperkirakan perkembangan perekonomian pada masa yang akan datang adalah sebagai berikut :

* Pertumbuhan Indonesia yang kuat terus berlanjut, dengan tantangan jangka menengah untuk memperkuat dan mempertahankan prestasinya.

* Permintaan dalam negeri terus menyokong prestasi pertumbuhan Indonesia.

* Faktor-faktor sementara mendorong peningkatan inflasi umum dengan peningkatan harga beras dalam negeri menggerakan inflasi keranjang kemiskinan naik dengan tajam.

* Aliran modal kembali masuk dengan deras, menciptakan suatu tantangan bagi kebijakan moneter.

* Pemerintah merencanakan untuk mendorong belanja modal untuk mendanai pembangunan infrastruktur dan melanjutkan program sosial bagi kaum miskin.

* Risiko jangka pendek masih besar tetapi telah menurun, sementara tantangan kebijakan tetap bertahan.

* Memenuhi sasaran pertumbuhan dan pengentasan kemiskinan jangka menengah Pemerintah membutuhkan kemajuan pada jajaran reformasi struktural, didukung oleh belanja yang terukur.

beberapa langkah yang akan diambil pemerintah di masa depan yaitu;
Program Pembangunan Jangka Panjang (PJPP) yang dibuat pemerintah hingga tahun 2025 memiliki beberapa tujuan seperti peningkatan sektor pertanian dan pertambangan, angka kemiskinan di bawah 5%, pendapatan perkapita USD 6000, hingga kemandirian pangan. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana peran atau kontribusi ekonomi Islam untuk mendukung program jangka panjang pemerintah tersebut?
Di antara langkah yang harus diambil pemerintah adalah dengan membangun sistem dan sektor sosial syariah. Selain itu juga perlunya perluasan jaringan perdagangan yang intensif dengan negara-negara Muslim. Hal ini mengingat bahwa pemerintah sudah terlalu lama bekerja sama (baca: memohon bantuan) dengan negara atau organisasi dari Barat, seperti IMF. Selain hal tersebut, hal yang paling mendasar adalah menciptkan sistem pendidikan dengan basis ilmu dan yang terpenting moral. Sehingga nantinya akan terbangun sistem keuangan syariah solid.
Sedangkan dalam Rancangan Program Jangka Menengah (RPJM) diperlukan revitalisasi pertanian, mengingat Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris dengan jumlah petani sekitar 25 juta orang, memiliki potensi besar sehingga seharusnya tidak perlu lagi melakukan impor beras. Hal lain yang perlu diingat adalah pengembangan koperasi dan UMKM. Pada masa pascakrisis tahun 1998, sektor menengah perekonomian banyak yang beralih ke bidang UMKM. Hal tersebut ternyata mampu meningkatkan ketahanan UKM karena terciptanya transformasi ilmu manajemen yang baik. Selain itu diharapkan juga terciptanya iklim tenaga kerja yang baik.

SUMBER

http://web.worldbank.org/

http://translate.google.co.id/translate?hl=id&langpair=en|id&u=http://oureconomicfuture.org/

Posted Juni 5, 2011 by karimahpatryani in Uncategorized

Uang dan pembiayaan   Leave a comment

Uang dan pembiayaan

  Arti  Uang

            Uang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena tanpa uang bisa dikatakan kita tidak bisa membeli barang-barang yang kita butuhkan dan yang kita inginkan.  Jadi, pengertian uang adalah sesuatu yang dapat diterima oleh masyarakat umum sebagai alat pembayaran dan alat tukar-menukar yang sah. Pembiayaan yaitu Tindakan menyediakan dana untuk kegiatan bisnis, membuat pembelian atau investasi. Financial institutions and banks are in the business of financing as they provide capital to businesses, consumers and investors to help them achieve their goals. Lembaga keuangan dan bank berada dalam bisnis pembiayaan karena memberikan modal untuk bisnis, konsumen dan investor untuk membantu mereka mencapai tujuan mereka.

fungsi-funsi uang:

1)    Uang sebagai Alat Tukar-Menukar.
Uang adalah sebagai alat tukar-menukar dalam melakukan transaksi dalam jual beli.  Jadi, saat kita menyerahkan sejumlah uang, kita akan menerima barang yang kita inginkan.  Artinya, semua barang dapat diukur nilainya dalam mata uang yang berlaku.
2)    Uang sebagai Alat Satuan Hitung.
Saat kita melihat banyaknya jumlah uang yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan barang-barang, jasa-jasa, atau yang lainnya kita dapat membandingkan nilainya.  Saat itulah uang difungsikan sebagai alat satuan hitung.
3)    Uang sebagai Alat Penyimpan Kekayaan.
Saat kita mempunyai uang atau deposito di bank.  Artinya, kita menyimpan kekayaan dalam bentuk uang sehingga uang telah berfungsi sebagai alat penyimpan kekayaan ( state of value ).
4)    Uang sebagai Alat Penyelesaian Utang Piutang.
Dengan adanya uang, transaksi pinjam-meminjam antara pihak yang berlebihan ( surplus unit ) dan pihak yang kekurangan ( defisit unit ) dapat dilakukan dengan mudah.  Pada saat seperti inilah, uang telah berfungsi sebagai alat penyelesaian utang piutang ( standard of deferred payments ).
Syarat-syarat Uang:
1)      Diterima umum dan sah menurut undang-undang.
2)      Nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu.
3)      Mudah dibawa kemana-mana.
4)      Mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya.
5)      Tahan lama.
6)      Jumlahnya terbatas ( tidak berlebih ).
7)      Bendanya mempunyai mutu yang sama.
Jenis-jenis Nilai Uang:
1)    Nilai Nominal.
Nilai nominal adalah nilai yang tertulis pada setiap mata uang.
2)    Nilai Intrinsik.
Nilai intrinsik adalah nilai uang yang diukur dari bahan yang digunakan dalam pembuatannya.
            Nilai nominal uang kertas biasanya lebih besar daripada nilai intrinsiknya.  Sebaliknya, nilai nominal uang logam kemungkinan besar sama dengan nilai intrinsiknya karena bahan uang logam terbuat dari emas dan tembaga yang lebih mahal dibandingkan kertas.  Di samping itu, pembuatannya jauh lebih sulit sehingga memerlukan banyak biaya.  Jadi, semakin mahal dan biaya pembuatannya, semakin tingggi nilai intrinsik uang.

Menurut nilainya

uang penuh (full bodied money)

Nilai uang dikatakan sebagai uang penuh apabila nilai yang tertera di atas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Dengan kata lain, nilai nominal yang tercantum sama dengan nilai intrinsik yang terkandung dalam uang tersebut. Jika uang itu terbuat dari emas, maka nilai uang itu sama dengan nilai emas yang dikandungnya.

uang tanda (token money)

Uang tanda adalah apabila nilai yang tertera diatas uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang atau dengan kata lain nilai nominal lebih besar dari nilai intrinsik uang tersebut.  Misalnya, untuk membuat uang Rp1.000,00 pemerintah mengeluarkan biaya Rp750,00.

 

Uang dala Ekonomi

Uang adalah salah satu topik utama dalam pembelajaran ekonomi dan finansial. Monetarisme adalah sebuah teori ekonomi yang kebanyakan membahas tentang permintaan dan penawaran uang. Sebelum tahun 80-an, masalah stabilitas permintaan uang menjadi bahasan utama karya-karya Milton Friedman, Anna Schwartz, David Laidler, dan lainnya.

Kebijakan moneter bertujuan untuk mengatur persediaan uang, inflasi, dan bunga yang kemudian akan memengaruhi output dan ketenagakerjaan. Inflasi adalah turunnya nilai sebuah mata uang dalam jangka waktu tertentu dan dapat menyebabkan bertambahnya persediaan uang secara berlebihan. Interest rate, biaya yang timbul ketika meminjam uang, adalah salah satu alat penting untuk mengontrol inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Bank sentral seringkali diberi tanggung jawab untuk mengawasi dan mengontrol persediaan uang, interest rate, dan perbankan.

Krisis moneter dapat menyebabkan efek yang besar terhadap perekonomian, terutama jika krisis tersebut menyebabkan kegagalan moneter dan turunnya nilai mata uang secara berlebihan yang menyebabkan orang lebih memilih barter sebagai cara bertransaksi. Ini pernah terjadi di Rusia, sebagai contoh, pada masa keruntuhan Uni Soviet.

SUMBER

http://umihanasumi.blogspot.com/2011/03/uang-dan-pembiayaan-pembangunan.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Uang

 

Posted Juni 5, 2011 by karimahpatryani in Uncategorized

Pembangunan Daerah   Leave a comment

Pembangunan Daerah

Pembangunan dapat diartikan sebagai `suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk me­menuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi.

Keterbukaan hubungan antar daerah dalam satu negara menyebabkan adanya interdependensi antar daerah, baik diantara sesama daerah miskin maupun antara daerah kaya dengan daerah miskin. Hubungan antara daerah kaya dengan daerah miskin ini biasanya membawa akibat yang tidak menguntungkan bagi daerah-daerah miskin. Masalahnya terletak pada perbedaan kemampuan dan daya tarik yang lebih besar dari daerah kaya.

Indikator Pengukuran Keberhasilan Pembangunan

  1. Pendapatan perkapita

Pendapatan per kapita, baik dalam ukuran GNP maupun PDB merupakan salah satu indikaor makro-ekonomi yang telah lama digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif makroekonomi, indikator ini merupakan bagian kesejahteraan manusia yang dapat diukur, sehingga dapat menggambarkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Tampaknya pendapatan per kapita telah menjadi indikator makroekonomi yang tidak bisa diabaikan, walaupun memiliki beberapa kelemahan. Sehingga pertumbuhan pendapatan nasional, selama ini, telah dijadikan tujuan pembangunan di negara-negara dunia ketiga. Seolah-olah ada asumsi bahwa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara otomatis ditunjukkan oleh adanya peningkatan pendapatan nasional (pertumbuhan ekonomi). Walaupun demikian, beberapa ahli menganggap penggunaan indikator ini mengabaikan pola distribusi pendapatan nasional. Indikator ini tidak mengukur distribusi pendapatan dan pemerataan kesejahteraan, termasuk pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi.

2.       Struktur ekonomi

Telah menjadi asumsi bahwa peningkatan pendapatan per kapita akan mencerminkan transformasi struktural dalam bidang ekonomi dan kelas-kelas sosial. Dengan adanya perkembangan ekonomi dan peningkatan per kapita, konstribusi sektor manupaktur/industri dan jasa terhadap pendapatan nasional akan meningkat terus. Perkembangan sektor industri dan perbaikan tingkat upah akan meningkatkan permintaan atas barang-barang industri, yang akan diikuti oleh perkembangan investasi dan perluasan tenaga kerja. Di lain pihak , kontribusi sektor pertanian terhadap pendapatan nasional akan semakin menurun.

3.       Urbanisasi

Urbanisasi dapat diartikan sebagai meningkatnya proporsi penduduk yang bermukim di wilayah perkotaan dibandingkan dengan di pedesaan. Urbanisasi dikatakan tidak terjadi apabila pertumbuhan penduduk di wilayah urban sama dengan nol. Sesuai dengan pengalaman industrialisasi di negara-negara eropa Barat dan Amerika Utara, proporsi penduduk di wilayah urban berbanding lurus dengn proporsi industrialisasi. Ini berarti bahwa kecepatan urbanisasi akan semakin tinggi sesuai dengan cepatnya proses industrialisasi. Di Negara-negara industri, sebagain besar penduduk tinggal di wilayah perkotaan, sedangkan di Negara-negara yang sedang berkembang proporsi terbesar tinggal di wilayah pedesaan. Berdasarkan fenomena ini, urbanisasi digunakan sebagai salah satu indicator pembangunan.

4.       Angka Tabungan

Perkembangan sector manufaktur/industri selama tahap industrialisasi memerlukan investasi dan modal. Finansial capital merupakan factor utama dalam proses industrialisasi dalam sebuah masyarakat, sebagaimana terjadi di Inggeris pada umumnya Eropa pada awal pertumbuhan kapitalisme yang disusul oleh revolusi industri. Dalam masyarakat yang memiliki produktivitas tinggi, modal usaha ini dapat dihimpun melalui tabungan, baik swasta maupun pemerintah.

5.       Indeks Kualitas Hidup

IKH atau Physical Qualty of life Index (PQLI) digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Indeks ini dibuat indicator makroekonomi tidak dapat memberikan gambaran tentang kesejahteraan masyarakat dalam mengukur keberhasilan ekonomi. Misalnya, pendapatan nasional sebuah bangsa dapat tumbuh terus, tetapi tanpa diikuti oleh peningkatan kesejahteraan sosial. Indeks ini dihitung berdasarkan kepada (1) angka rata-rata harapan hidup pada umur satu tahun, (2) angka kematian bayi, dan (3) angka melek huruf. Dalam indeks ini, angka rata-rata harapan hidup dan kematian b yi akan dapat menggambarkan status gizi anak dan ibu, derajat kesehatan, dan lingkungan keluarga yang langsung beasosiasi dengan kesejahteraan keluarga. Pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf, dapat menggambarkan jumlah orang yang memperoleh akses pendidikan sebagai hasil pembangunan. Variabel ini menggambarkan kesejahteraan masyarakat, karena tingginya status ekonomi keluarga akan mempengaruhi status pendidikan para anggotanya. Oleh para pembuatnya, indeks ini dianggap sebagai yang paling baik untuk mengukur kualitas manusia sebagai hasil dari pembangunan, disamping pendapatan per kapita sebagai ukuran kuantitas manusia.

6.        Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index)

The United Nations Development Program (UNDP) telah membuat indicator pembangunan yang lain, sebagai tambahan untuk beberapa indicator yang telah ada. Ide dasar yang melandasi dibuatnya indeks ini adalah pentingnya memperhatikan kualitas sumber daya manusia. Menurut UNDP, pembangunan hendaknya ditujukan kepada pengembangan sumberdaya manusia. Dalam pemahaman ini, pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah proses yang bertujuan m ngembangkan pilihan-pilihan yang dapat dilakukan oleh manusia. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa peningkatan kualitas sumberdaya manusia akan diikuti oleh terbukanya berbagai pilihan dan peluang menentukan jalan hidup manusia secara bebas.

Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai factor penting dalam kehidupan manusia, tetapi tidak secara otomatis akan mempengaruhi peningkatan martabat dan harkat manusia. Dalam hubungan ini, ada tiga komponen yang dianggap paling menentukan dalam pembangunan, umur panjang dan sehat, perolehan dan pengembangan pengetahuan, dan peningkatan terhadap akses untuk kehidupan yang lebih baik. Indeks ini dibuat dengagn mengkombinasikan tiga komponen, (1) rata-rata harapan hidup pada saat lahir, (2) rata-rata pencapaian pendidikan tingkat SD, SMP, dan SMU, (3) pendapatan per kapita yang dihitung berdasarkan Purchasing Power Parity. Pengembangan manusia berkaitan erat dengan peningkatan kapabilitas manusia yang dapat dirangkum dalam peningkatan knowledge, attitude dan skills, disamping derajat kesehatan seluruh anggota keluarga dan lingkungannya.

 

sumber

http://profsyamsiah.wordpress.com/2009/03/19/pengertian-pembangunan/

http://www.bappenas.go.id/node/48/2257/analisis-kebijakan-publik-dalam-pembangunan-daerah-oleh–said-zainal-abidin/

Posted Juni 5, 2011 by karimahpatryani in Uncategorized

Revolusi Sektor Jasa   Leave a comment

Revolusi Sektor Jasa

Revolusi adalah perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Di dalam revolusi, perubahan yang terjadi dapat direncanakan atau tanpa direncanakan terlebih dahulu dan dapat dijalankan tanpa kekerasan atau melalui kekerasan. Ukuran kecepatan suatu perubahan sebenarnya relatif karena revolusi pun dapat memakan waktu lama.
Dalam ilmu ekonomi, jasa atau layanan adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan.

Pertumbuhan yang didorong jasa bisa berkelanjutan karena globalisasi jasa yang mencapai lebih dari tujuh puluh persen output global, masih dalam tahap awal perkembangannya. Lebih dari itu, pandangan lama bahwa jasa tidak bisa ditranspor-tasi, tidak bisa diperdagangkan, tidak lagi berlaku untuk penyelenggara jasa nonpersonal modem, yang bisa diproduksi dan diekspor dengan biaya rendah. Negara-negara berkembang bisa mempertahankan tingkat pertumbuhan yang didorong jasa, dengan memberikan perhatian yang besar untuk itu.

Globalisasi jasa, bagaimanapun, memberikan peluang alternatif untuk negara-negara berkembang untuk menemukan ceruk pasar, di luar manufaktur, tempat mereka bisa mengembangkan spesialisasi dan mencapai tingkat pertumbuhan yang eksplosif seperti negara industri. Ketika jasa sudah diproduksi dan diperdagangkan di seantero dunia seperti globalisasi, kemungkinan setiap negara mengembangkan keunggulan komparatif mereka bisa meningkat. Keunggulan komparatif itu bisa dengan mudah ditemukan pada sektor jasa seperti halnya manufaktur dan pertanian.

Yang dijanjikan revolusi jasa adalah negara-negara tidak perlu menunggu untuk sampai ke tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat. Ada jalan baru yang terbentang.

penyelenggara dari sektor jasa, maka dapat dikelompokkan kedalam empat sektor utama , yaitu :
1. Sektor pemerintah
Seperti kantor pos, kantor pelayanan pajak, kantor polisi, rumah sakit, sekolah, bank pemerintah
2. Sektor nirlaba swasta
Seperti sekolah, universitas, rumah sakit, yayasan
3. Sektor bisnis
Seperti, perbankan, hotel, perusahaan asuransi, konsultan, transportasi,
4. Sektor manufaktur
Seperti akuntan, operator komputer, penasihat hukum, arsitek

Empat karakteristik yang paling sering dijumpai dalam jasa dan pembeda dari barang pada umumnya
1.Tidak berwujud
Jasa bersifat abstrak dan tidak berwujud, berarti jasa tidak dapat dilihat, dirasakan, dicicipi atau disentuh seperti yang dapat dirasakan dari suatu barang.
2.Heteregonitas
Jasa merupakan variabel non – standar dan sangat bervariasi. Artinya, karena jasa itu berupa suatu unjuk kerja, maka tidak ada hasil jasa yang sama walaupun dikerjakan oleh satu orang. Hal ini dikarenakan oleh interaksi manusia (karyawan dan konsumen) dengan segala perbedaan harapan dan persepsi yang menyertai interaksi tersebut.
3.Tidak dapat dipisahkan
Jasa umumnya dihasilkan dan dikonsumsi pada saat yang bersamaan, dengan partisipasi konsumen dalam proses tersebut. Berarti, konsumen harus berada di tempat jasa yang dimintanya, sehingga konsumen melihat dan bahkan ikut ambil bagian dalam proses produksi tersebut.
4.Tidak tahan lama
Jasa tidak mungkin disimpan dalam persediaan. Artinya, jasa tidak bisa disimpan, dijual kembali kepada orang lain, atau dikembalikan kepada produsen jasa dimana ia membeli jasa
Bisnis Jasa.

bisnis jasa yang perkembangannya cukup pesat adalah:
1. Bisnis jasa: konsultan, keuangan, perbankan
2. Perdagangan jasa: eceran, pemeliharaan dan perbaikan
3. Jasa infrastruktur: komunikasi, transportasi
4. Jasa personal/sosial: restoran, perawatan kesehatan
5. Administrasi umum: pendidikan, pemerintah.

 

sumber

http://bataviase.co.id/node/168530

http://www.kapanlagi.com

http://www.wikepedia.com

Posted Juni 5, 2011 by karimahpatryani in Uncategorized

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.